Hasto Langsung Berang

Dedi menjelaskan, tim Saber Pungli merupakan wadah penegakan hukum yang secara teknis penanganan suatu perkara tunduk pada standar operasional prosedur (SOP). Yakni setelah ada laporan baru bisa menindaklanjutinya dengan penyelidikan.

Adapun sasaran tim Saber Pungli biasanya pegawai negeri sipil atau pejabat pemerintahan yang melakukan perbuatan merugikan keuangan negara atau daerah. “Jadi saya sarankan (korban, Red) segera saja lapor. Agar bisa segera kami tindaklanjuti dengan penyelidikan," pintanya.

Seperti diberitakan Radar Jogja, Koordinator Aksi Patra Pansel Wisnu Karsosentono menuding perangkat desa Pemdes Glagah telah melakukan pungutan tak resmi kepada warga penerima uang uang ganti rugi pembebasan lahan bandara. Pemerasan itu dilabeli sebagai uang ganti bolpoin atau tinta.

Itu sebagai syarat pengesahan pencairan dana kompensasi tersebut. Nilai pungutan cukup variatif. Mulai Rp 3 juta hingga Rp 100 juta. Tergantung nilai kompensasi yang diterima warga.

Terkait perkara pungli tersebut, menurut Wisnu, polisi dan kejaksaan negeri setempat sebenarnya telah mengetahuinya. Apalagi kasus tersebut telah berlangsung cukup lama. “Polisi dan jaksa sudah tahu itu. Cuma belum tuntas,” bebernya.

Salah seorang warga terdampak NYIA, Atas Eprianto, 40, mengaku telah mengalami penyunatan dana kompensasi NYIA oleh perangkat Desa Glagah. Menurutnya, ganti rugi tanaman dan peralon di atas lahan Pakualamanaat Grond (PAG) garapannya seharusnya Rp 55 juta.

Namun dia hanya menerima ganti rugi Rp 50 juta. “Saya tak tahu alasan pemotongan dana ganti rugi itu. Kok berkurang Rp 5 juta,” sesalnya.

Atas mengaku telah menanyakan masalah tersebut di Help Desk NYIA dan PT Angkasa Pura I selaku lembaga pemrakarsa NYIA. Namun sejauh ini dia tak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan. Demikian pula ketika dia menanyakan masalah itu kepada Pemdes Glagah. (tom/yog)