Hasto: Legislator PDIP Wajib Hidup Sederhana
jpnn.com, SEMARANG - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mewajibkan anggota DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk menjauhi tindakan koruptif dan hidup bermewah-mewahan.
Pesan itu sendiri disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di hadapan lebih dari seribu orang anggota DPRD partai itu dari sejumlah di Indonesia yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/11).
"Kami ingatkan pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk tidak melakukan korupsi, untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan," kata Hasto.
Hasto melanjutkan, DPP PDIP selalu mengirim surat edaran kepada kader untuk tak pernah menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri. Sebab negara sebenarnya sudah memberikan pendapatan bersih sah yang sudah sangat cukup untuk para anggota dewan.
"Negara sudah memberikan yang memadai untuk hidup sebagai wakil rakyat. Maka pesan Ibu Ketua Umum, mereka yang korupsi takkan mendapat tempat, dipecat seketika," kata dia.
Dia juga mengingatkan para anggota dewan harus menghadirkan wajah partai yang sebenarnya dengan hidup sederhana. "Jadi bukan hidup bermewah-mewah. Hiduplah sederhana," katanya.
Pada kesempatan itu, Hasto juga menyampaikan setiap kader partai yang duduk di legislatif untuk memperkuat gerakan ekonomi kerakyatan. Maka legislator asal PDIP harus menghadirkan kebijakan politik yang mendukungnya.
PDI Perjuangan secara khusus melaksanakan sekolah pimpinan DPRD untuk memperdalam isu tersebut. Di situ, kata Hasto, para pimpinan dewan akan dilatih soal bagaimana memastikan palu kepemimpinan benar-benar demi kesejahteraan rakyat. "Kami harus ikut gerakan Indonesia berkemajuan," kata Hasto.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mewajibkan anggota DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk menjauhi tindakan koruptif dan hidup bermewah-mewahan.
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi Sebut PDIP Buang Muka