Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah dirinya ditahan.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan bahwa siapa pun yang memiliki informasi terkait dugaan korupsi dipersilakan untuk melapor dengan menyertakan bukti pendukung.
"Dipersilakan kepada siapa pun yang mengetahui adanya informasi dugaan korupsi untuk melapor dengan membawa bukti pendukungnya. Selanjutnya akan diproses verifikasi dan telaah sesuai aturan yang berlaku," ujar Tessa dalam keterangannya, Jumat (22/2).
Sebelum dibawa ke mobil tahanan, Hasto menyampaikan harapannya agar KPK tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum, termasuk dengan memeriksa keluarga Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi).
"Semoga ini menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka," ujar Hasto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2).
Hasto menegaskan bahwa ia siap menghadapi konsekuensi hukum yang ada. Ia menyebut bahwa sebagai kader PDIP, dirinya akan tetap tegak dalam menghadapi kasus yang menjeratnya.
"Saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang," tegasnya. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan bahwa siapa pun yang memiliki informasi terkait dugaan korupsi Jokowi.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Febri Diansyah
- Hasil Survei Cigmark Tentang Ketua Wantimpres, Setia Darma: Jokowi Cocok dan Layak
- Apakah Jokowi Akan Bergabung dengan PSI? Begini Analisis Pakar
- Pengacara Ungkap Tiga Kelemahan Jaksa Jawab Eksepsi Hasto, Silakan Disimak
- Jaksa KPK Mengakui Delik Perkara Hasto Bukan terkait Kerugian Negara
- Sinyal Jokowi Gabung PSI Makin Kuat, Golkar: Pasti Ada Hitungan Politik