Hasto PDIP: Indonesia Butuh Haluan Negara, Bukan GBHN
jpnn.com, BATAM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku tidak pernah menyebut bahwa Indonesia membutuhkan Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Hasto hanya menyebut Indonesia membutuhkan haluan negara.
Hasto mengungkapkan itu ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) di Harmoni One Hotel, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (12/12).
“Saya tidak pernah menyebut GBHN. Enggak pernah. Yang saya sebut haluan negara," kata Hasto.
Menurut dia, haluan negara dapat terbentuk melalui riset dan inovasi. Kemudian, haluan negara ialah jalan kebudayaan dan jalan kemakmuran.
"Jadi, haluan negara itu jalan kebudayaan bagi kemakmuran negeri yang bertumpu kepada sumber daya nasional melalui kegiatan riset dan inovasi nasional," lanjut dia.
Hasto pun menerangkan bahwa haluan negara berbeda dengan GBHN. Sebab, GBHN ialah produk yang dihasilkan dari proses politik.
"GBHN itu linear. Haluan negara itu semesta, kesemestaan. Haluan negara itu membuat jadi tahu 25 tahun ke depan Jawa seperti apa, Madura seperti apa, Kalimantan seperti apa, itu semua berdasarkan riset dan inovasi," tutur dia.
Hasto mengaku akan memperjuangkan konsep haluan negara. Walakin dia menyadari konsep itu berpotensi menuai penolakan.
Menurut Hasto, haluan negara berbeda dengan GBHN. Sebab, GBHN ialah produk yang dihasilkan dari proses politik.
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas