Hasto PDIP Sebut Prabowo Mengingkari Kontrak Politik

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menyayangkan langkah Prabowo Subianto yang menarik seluruh saksi dalam rekapitulasi di tingkat pusat. Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sikap menarik saksi itu tidak akan mengganggu legalitas hasil rekapitulasi.

"Sikap itu sangat disayangkan, bertentangan dengan komitmen deklarasi pemilu damai. Sebab, deklarasi pemilu damai yang ditandatangani seluruh paslon dan pimpinan parpol merupakan kontrak politik untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politik SARA, dan politik uang," kata Hasto, Rabu (16/5).

Hasto melanjutkan, pihaknya percaya pada sikap negarawan Pak Prabowo. Sebab, selama ini Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu menyampaikan hal-hal positif tentang Prabowo.

Jadi PDI Perjuangan meyakini dengan melihat dukungan para tokoh nasional, kesiapan TNI dan Polri, serta kematangan rakyat Indonesia, maka puncak rekapitulasi pada 22 Mei 2019 nanti, situasi politik akan aman dan terkendali.

"Mereka yang akan memaksakan jalan di luar hukum akan berhadapan dengan hukum negara dan rakyat Indonesia," kata Hasto.

BACA JUGA: Waketum PAN Anggap Prabowo Tak Bertanggung Jawab soal Penolakan Hasil Pilpres

Berkaitan dengan klaim sepihak serta narasi kecurangan yang dibangun oleh pihak-pihak yang kecewa, hanyalah sebagai dinamika politik yang terus dimainkan bagi yang kalah, dan hal ini juga biasa terjadi di pilkada. Hasto melanjutkan, secara teknis dalam pemilu berlaku dalil dari Afrika, semakin kompleks pemilu, semakin mudah dimanipulasi.

"Pemilu Presiden jauh lebih sederhana daripada Pemilu Legislatif. Dengan demikian, dalam praktik, maka kemungkinan manipulasi dalam pemilu presiden jauh lebih sulit daripada pemilu legislatif. Apalagi dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS mencapai lebih dari 155 juta," kata Hasto.