Hasto: Penetapan Hari Santri Nasional Hasil Kolaborasi Kaum Nasionalis dan Kaum Santri
jpnn.com - JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan penetapan Hari Santri Nasional yang kemudian diperingati setiap 22 Oktober merupakan hasil kolaborasi dan perjuangan kaum santri dan non-santri yang peduli persatuan nasional.
Dia menyatakan bahwa secara resmi peringatan Hari Santri Nasional muncul setelah Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri.
Keppres itu diteken Jokowi pada 15 Oktober 2015. “Akan tetapi, jauh di balik itu ada sejarah perjuangan kelompok non-santri yang perlu terus diungkap,” kata Hasto dalam pernyataannya memperingati Hari Santri Nasional 22 Oktober 2022.
Menurut penulis buku "Suara Kebangsaan" yang banyak membahas pemikiran geopolitik Soekarno itu, gagasan Hari Santri Nasional muncul dari kegelisahan KH Thoriq Bin Ziyad, pengasuh Pondok Pesantren Babussalam, Desa Banjarejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Hasto mengatakan KH Thoriq mengaku resah karena sejarah santri di Indonesia hampir tidak pernah tersentuh, sementara budaya pop semacam hari Valentine dan Halloween dari mancanegara mudah sekali masuk ke tanah air.
‘’Demikian kuat keinginan KH Thoriq Bin Ziyad agar hari santri ditetapkan dan dirayakan secara nasional, sampai-sampai dia menggunakan jalur politik masuk ke Partai Demokrat agar punya akses langsung ke pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,’’ jelas Hasto.
Namun, lanjut Hasto, dari apa yang pernah didengarnya dari KH Thoriq Bin Ziyad, upaya kiai muda itu tidak membuahkan hasil bahkan justru mendapat olok-olok seperti jika ada Hari Santri maka harus ada Hari Kiai juga.
Selain itu, kata dia, ada juga yang meragukan fungsi dari gagasan itu, apakah penetapan Hari Santri tidak menimbulkan iri dan cemburu anak bangsa lain yang bukan santri.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa penetapan Hari Santri Nasional merupakan hasil kolaborasi kaum nasionalis dan kaum santri.
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto