Hasto Sebut Bantuan Pemerintah Banyak, Tetapi Kurang Tepat Sasaran, KTP Sakti Solusinya
jpnn.com, PACITAN - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan KTP Sakti adalah penyempurnaan semua program Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas dukungan partainya selama dua periode pemerintahannya.
Hal itu disampaikannya dalam pidatonya di momen peresmian Kantor DPC PDIP Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Rabu (20/11).
Hasto menjelaskan ketika pihaknya melakukan survei, rakyat menghadapi berbagai persoalan kehidupan akibat pandemi yang belum sepenuhnya pulih. Harga-harga kebutuhan pokok rakyat naik dan menciptakan peningkatan kemiskinan.
“Capres nomor urut tiga Ganjar dengan sat set-nya, dengan solusi tepat solusi cepat dan tinggal di rumah-rumah rakyat, dengan energinya yang luar biasa sebagai pemimpin muda yang berambut putih pada Ganjar, kemudian melihat bahwa hasil blusukan dengan rakyat, rakyat ternyata merindukan keberlanjutan kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan dukungan PDI Perjuangan selama dua periode," kata Hasto.
Menurut dia, KTP Sakti akan mengintegrasikan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja, Bansos, dan BLT.
Hasto mengatakan inovasi kebijakan ini telah dibahas secara detail oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.
“Berbagai kartu-kartu rakyat yang telah dilaksanakan oleh Pak Jokowi, di masa kepemimpinannya Pak Ganjar nanti akan dilanjutkan dengan KTP Sakti saudara-saudara sekalian. KTP Sakti ini artinya Satu Kartu Terpadi Indonesia, sehingga seluruh kebijakan Bansos, BLT, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja dan lain-lain akan ditegaskan melalui KTP yang dipegang oleh setiap anak bangsa atau minimal usia 17 tahun,” tutur Hasto.
Karena itu, dia meminta seluruh anak ranting sampai calon legislatif yang ada di Jawa Timur, terlebih di Pacitan, untuk menyosialisasikan hal tersebut.
KTP Sakti akan mengintegrasikan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja, Bansos, dan BLT.
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas