Hasto Tegaskan Komitmen PDIP soal Transparansi Dana Kampanye
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjamin transparansi dan akuntabilitas dana kampanye partainya. Menurutnya, laporan awal dana kampanye (LADK) PDIP yang mencapai Rp 105 miliar merupakan akumulasi dari gotong royong para calon anggota legislatif (caleg) partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
“Kami bertindak rasional dan transparan. Banyak yang belum berada dalam spirit itu, hanya melaporkan jutaan rupiah saja. Ini pengerdilan rasionalitas publik dan tembok tebal bagi terwujudnya transparansi keuangan partai,” ujar Hasto di Jakarta, Senin (24/9).
Baca juga: PDIP Laporkan Dana Awal Kampanye ke KPU, Sebegini Angkanya
Hasto tak mau hanya menyodorkan klaim tanpa bukti. Mantan legislator PDIP itu menegaskan, partainya telah menjalani audit kantor akuntan publik demi menjamin akuntabilitas dan transparansi.
Buktinya, PDIP telah mengantongi sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2015. Bahkan, PDIP tak mau mengusung mantan koruptor sebagai caleg ataupun calon kepala daerah.
“Semua demi tanggung jawab untuk manajemen partai yang semakin transparan," kata Hasto.
Demikian halnya dalam pengelolaan dana pemenangan pilkada, katanya, kader-kader PDIP juga bergotong royong. “Bahkan dana yang berasal dari pasangan calon pun, termasuk dana saksi dikelola dengan baik dan hal tersebut diterapkan dalam pilkada," ujarnya.
Lebih lanjut Hasto mengatakan, LADK harus dilihat sebagai komitmen partai untuk menyampaikan hal-hal yang rasional dan transparan. “Karena ini demi mewujudkan tradisi politik yang membangun peradaban,” pungkasnya.(boy/jpnn)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan dana kampanye partainya yang dilaporkan ke KPU transparan dan akuntabel.
Redaktur & Reporter : Boy
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?