Hasto Tegaskan PDIP Konsisten Mendukung Sistem Proporsional Tertutup
jpnn.com - JAKARTA - Polemik soal sistem pemilu anggota legislatif antara proporsional terbuka dan proporsional tertutup masih menjadi materi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tetap konsisten mendukung sistem proporsional tertutup.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya konsisten mendukung sistem itu demi menjaga muruah partai politik dalam proses pemilu di Indonesia.
"Dengan sistem proporsional tertutup, maka ada tanggung jawab partai politik untuk wajib mendidik dan menyiapkan kader sebagai calon pemimpin bangsa," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (6/3).
Hasto memastikan bahwa PDIP mendorong sistem pemilihan proporsional tertutup karena hal itu terkait dengan kepentingan bangsa dan negara.
Dia mengatakan setiap partai politik harus mempersiapkan dengan benar para calon anggota legislatif yang memiliki tugas besar dalam hal fungsi legislasi, anggaran, dan representasi. Proses kaderisasi di internal partai adalah tugas partai yang sangat penting bagi masa depan," ungkap politikus asal Yogyakarta, itu.
Menurutnya, seluruh anggota dewan memiliki komitmen menyelesaikan masalah rakyat melalui keputusan politik dan juga membangun desain bagi masa depan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Hasto menegaskan, kualitas caleg harus lebih diutamakan dari sekadar popularitas.
"Bagaimana (kualitas) anggota dewan kalau basisnya hanya popularitas? Kalau ke mana-mana modalnya hanya membawa kamera, kemudian mengabadikan kegiatannya, tetapi melupakan substansinya, sehingga politik hanya ditampilkan untuk meningkatkan popularitas semata dengan berbagai cara," ungkap Hasto
Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP konsisten dengan sikap mendukung sistem proporsional tertutup.
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas