Hasto Terima Laporan, Ada Paket Bansos Ditumpuk di Kantor Golkar Yogyakarta

jpnn.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku menerima informasi paket bantuan sosial (bansos) ditumpuk di kantor DPD Partai Golkar Yogyakarta.
Dia mengatakan itu demi menjawab awak media sebelum menghadiri acara debat kelima kandidat Pilpres 2024 RI di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (4/2).
"Hari ini kami menerima laporan ada bansos yang berada di kantor Galkar, di DPD Jogja," kata Hasto di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu.
Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu menyebut foto adanya penumpukan bansos di kantor DPD Golkar Yogyakarta ramai di media sosial.
Dia mengatakan keberadaan paket bansos di kantor Golkar Yogyakarta menjadi contoh terjadi penyalahgunaan bantuan negara buat rakyat.
"Contoh bahwa penyalahgunaan bansos untuk rakyat, untuk kepentingan elektoral, itu hanya akan menimbulkan arus balik yang negatif bagi yang menyalahgunakan bansos," ucap Hasto.
Diketahui, Golkar ialah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Gerindra, PAN, Demokrat, PBB, dan Gelora.
KIM menjadi poros politik yang mendukung pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terima informasi ada paket bansos ditumpuk di kantor Partai Golkar Yogyakarta. Fotonya tersebar di media sosial.
- Golkar Dorong Pemuda Jadi Duta Diplomasi Politik di ASEAN
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Hasto Ditahan KPK, Said Tegaskan tidak Ada Pergantian Sekjen PDIP
- 5 Berita Terpopuler: Ada Info Penting soal PPPK, Seleksi Tahap 3 Mendesak, Ada yang Terancam Hilang
- Begini Kalimat Masinton Tanggapi Instruksi Megawati soal Retret, Mantap!
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif