Hasto Yakin Sekali Presiden Jokowi Pilih Figur Tepat untuk Dewas KPK
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai dewan pengawas (Dewas) bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas penting untuk lembaga antirasuah itu. Nantinya, kata Hasto, Dewas KPK akan bekerja aktif demi mencegah penyalahgunaan wewenang di komisi yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu.
"Menjadi Dewan Pengawas itu tidak pasif, penuh dengan direction (bimbingan), sangat proaktif. Dia betul-betul mengawasi agar tidak terjadi (penyalahgunaan) kewenangan, tetapi di saat yang sama mengawasi misi pemberantasan korupsi itu dapat berjalan dengan makin tinggi lagi," kata dia.
Mengacu tugas penting itu, Hasto meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berhati-hati memilih figur untuk Dewas KPK. Meski pengisian Dewas KPK untuk pertama kalinya tanpa melalui panitia seleksi, Hasto meyakini Presiden Ketujuh RI itu bisa mencari figur tepat.
"Justru dengan melihat tugasnya yang begitu penting, kami meyakini (Presiden Jokowi) akan berhati-hati dan dengan saksama memilih sosok yang kredibilitasnya tinggi untuk dewan pengawas," lanjut dia.
Lagi pula, kata Hasto, Presiden Jokowi selalu memiliki orientasi yang jelas ketika menunjuk pejabat tinggi negara. Menurut Hasto, pilihan Jokowi selalu mengacu pada kredibilitas, integritas dan rekam jejak.
"Terlebih yang akan ditugaskan di dewan pengawas. Itu sebuah syarat-syarat terhadap rekam jejak, integritasnya, kompetensinya di bidang untuk melakukan pengawasan sekaligus mendorong pemberantasan korupsi berjalan masif melalui proses pencegahan," timpal dia.
Sebagai informasi, pembentukan Dewan Pengawas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Mengacu Pasal 69A Ayat (1) UU itu, ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK untuk pertama kali ditunjuk dan diangkat oleh Presiden RI.(mg10/jpnn)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan keberadaan dewan pengawas sangat penting bagi KPK, baik untuk mengawasi pemberantasan korupsi ataupun mencegah penyalahgunaan wewenang.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- KPK Dalami Ekspor Batu Bara dari Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai
- Usut Kasus korupsi CSR, KPK Periksa Pejabat Bank Indonesia
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan