Hasyim Minta Pilkada Langsung Dihapus

Dia menambahkan, akibat dari pragmatisme publik itu kehidupan berbangsa dan bernegara bisa rusak. Pemimpin terpilih juga akan ikut bersikap pragmatis. "Mereka (pemimpin, Red) memilih sikap cash and carry sehingga janjinya tidak bisa ditagih," tandasnya. Para pemimpin merasa sudah putus tanggung jawab hanya karena telah membeli suara rakyat.

 

Karena itu, kata Hasyim, pilkada seperti yang diterapkan Orde Baru lebih baik daripada yang sekarang. "Kembalikan seperti dulu, biar dipilih oleh DPRD saja," kata cawapres pendamping Megawati pada Pilpres 2004 itu.  Apakah ada jaminan bahwa pemilihan tersebut bisa berlangsung lebih jujur tanpa politik uang? Hasyim mengatakan memang tidak ada jaminan. "Tapi, setidaknya ketidakjujuran dalam satu gedung masih lebih baik ketimbang seluruh masyarakat," dalihnya. 

 

Di tempat yang sama, Ketua Lembaga Hikmah PP Muhammadiyah Bachtiar Effendy sepakat dengan gagasan penghapusan pilkada langsung itu. "Memang perlu, terutama untuk pemilihan gubernur di tingkat provinsi," ujarnya.

 

Untuk pemilihan bupati dan wali kota, Bachtiar berpendapat masih perlu dilaksanakan secara langsung. "Untuk menjaga semangat otonomi daerah yang terus dibangun," ujarnya.Soal kekhawatiran suburnya pragmatisme publik akibat pilkada langsung, guru besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu tidak sepenuhnya sepakat dengan kekhawatiran Hasyim. "Penyebabnya bukan dari pilkada langsung saja, tapi juga even politik nasional yang marak," jelasnya. (dyn)