JPNN.com 
Hati-Hati, Mafia Tanah Bisa Klaim Aset Masyarakat Lewat Girik
“Banyak tanah milik masyarakat itu tidak memiliki sertifikat, kenapa? Karena dahulu mendaftarkan tanah itu rumit,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.
Sebelum 2017, Kementerian ATR/BPN hanya mampu menerbitkan 500.000 - 1.000.000 sertifikat tanah tiap tahun di seluruh Indonesia.
“Namun, sejak era Presiden Joko Widodo hal ini jadi dipermudah. Akhirnya, pada 2017 kami kenalkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” kata Menteri Sofyan.
Inti dari program PTSL ialah mendaftarkan tanah dari desa ke desa, kelurahan ke kelurahan, kabupaten ke kabupaten hingga ke provinsi terdokumentasi dengan lengkap.
“Yang clean and clear akan kami sertifikasi, sedangkan yang memiliki ada masalah akan kami catat dahulu," ungkap Menteri Sofyan.
Pembiayaannya PTSL dianggarkan oleh negara. Namun, masyarakat tetap menanggung beban biaya pra-sertifikasi yaitu patok batas dan materai.
"Target PTSL ini pada 2025, semua bidang tanah terdaftar di seluruh Indonesia,” tutup Menteri ATR/Kepala BPN. (mcr18/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berhasil mengungkap beberapa modus dan praktik yang dilakukan mafia tanah.
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Mercurius Thomos Mone
- Ahli Hukum Sebut Gugatan Tanah di Daan Mogot Cacat Formal
- PN Lubuk Linggau Vonis Dua Orang Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Tanah SHGU PT SKB
- Kementerian ATR: Diperlukan Upaya Strategis dalam Pengelolaan Tanah dan Ruang
- Menteri Nusron Ungkap 60 Persen Konflik Lahan Libatkan Oknum ATR/BPN
- Kementerian ATR/BPN Siapkan Lahan untuk Dukung Program 3 Juta Rumah
- Kapolri & Menteri ATR Sepakat Kerja Sama Berantas Mafia Tanah Tanpa Toleransi
.jpeg)
