Hatta: Cabut Izin Usaha Tak Perlu Izin Pusat

Mantan Mensesneg itu menjelaskan, ke depan akan ada pengaturan mengenai pemberian izin-izin pertambangan seperti di Bima. Itu terkait dengan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

"Intinya, lebih baik kalau sesuatu itu dikoordinasikan. Gubernur ada koordinasi, tanpa harus menghilangkan esensi dari otonomi itu sendiri," urai Hatta.

Dia mengungkapkan, dalam urusan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam, terdapat pengalaman yang menunjukkan adanya 6 ribu surat izin yang bermasalah. "Ada tumpang tindih. Itu menunjukkan bahwa fungsi koordinasi semakin perlu," kata besan Presiden SBY itu.

Namun Hatta belum bisa memastikan seperti apa bentuk koordinasi itu. Misalnya, apakah pemerintah pusat cukup mengetahui pemberian izin atau berwenang memberikan persetujuan. "Saya tidak mau berspekulasi. Intinya seperti apa koordinasi itu, nanti dibahas dengan DPR tanpa menghilangkan esensi otonomi," katanya.