Hatta Dukung Jatim Kebagian Saham West Madura

Gubernur Jatim Soekarwo menjelaskan, permintaan jatah pengelolaan West Madura bukan tanpa alasan, melainkan ada dasar hukumnya. Dasar hukum yang dimaksud Pemprov Jatim adalah rencana revisi UU No 22/2011 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Rencana revisi UU Migas mengisyaratkan pendapatan migas semestinya dapat dikembalikan ke daerah (flowback).

Selain itu, tambah Menko Perekonomian, tuntutan Pemprov Jatim masuk dalam lima hal utama dalam revisi UU Migas. Salah satunya, mengedepankan komunitas lokal untuk diikutkan dalam pengelolaan. “Partisipasi daerah diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi darah juga,” tuturnya. 

Apalagi, tambahnya, MP3EI  mencerminkan asas keadilan ekonomi. Masterplan ini juga terus berusaha mengembangkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam MP3EI, pemerintah membagi wilayah Indonesia dalam 6 koridor ekonomi. Di keenam koridor tersebut, pemerintah mendukung proyek-proyek pengembangan komoditas lokal. Misalnya di Halmahera Maluku Utara, pemerintah mendorong industri pengolahan nikel dan kobalt dengan tenaga hidrometalurgi.