Hatta Lepas Tangan Soal Tabung Gas
Rabu, 28 Juli 2010 – 19:03 WIB

Hatta Lepas Tangan Soal Tabung Gas
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang perekonomian, Hatta Radjasa enggan berkomentar terkait teror tabung gas elpiji yang marak terjadi akhir-akhir ini. Saat ditanyakan wartawan, Rabu (28/7), Hatta dengan tegas mengatakan bahwa urusan tabung gas elpiji bukan bidang tugasnya.
"Jangan tanyakan saya. Itu urusannya Menko Kesra. Tidak semuanya harus ditanyakan pada saya," kata Hatta. Saat ditanyakan lagi pendapatanya selaku Menko Ekonomi terkait desakan dari masyarakat untuk kembali menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar kebutuhan sehari-hari, Hatta lagi-lagi berkilah. "Saya tidak komentar," katanya singkat.
Baca Juga:
Ledakan tabung gas elpiji telah menjadi teror yang menakutkan dimasyarakat saat ini. Sejak mencanangkan konversi minyak tanah ke elpiji tahun 2007, ledakan demi ledakan dari tabung gas ini terus terjadi. Bukan hanya menimbulkan korban luka dan kerugian materiil akibat kebakaran, teror tabung gas elpiji juga menimbulkan puluhan korban jiwa.
Lima instansi pemerintahan yang bertanggungjawab terkait tabung gas elpiji, saat ini sedang menjadi sorotan publik. Instansi tersebut yaitu Kementerian Perdagangan yang bertanggungjawab dalam perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia untuk segel karet, Kementerian Perindustrian dan Pertamina yang mengawasi produk pendukung seperti tabung, kompor, slang, katup, dan regulator serta kontrol kualitas terhadap perangkat perdana usaha sosialisasi.
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang perekonomian, Hatta Radjasa enggan berkomentar terkait teror tabung gas elpiji yang marak terjadi akhir-akhir
BERITA TERKAIT
- PIK Nite Run 2025 Bakal Ukir Sejarah, Gabungkan Olahraga, Hiburan & Komunitas
- Soal Pembayaran Tunggakan Triliunan TNI AL, Menhan Singgung Kebijakan Tersentralisasi
- Warga Kampung Sawah Bakal Geruduk Hotel Kartika One jika Bersikeras Buka Gerai Miras
- Prabowo Bakal Hadiri Peringatan Hari Buruh di Monas
- CPNS & PPPK Tahap 1 Semringah, SK ASN di Tangan, Semua Honorer K2 Terakomodasi
- Rahmat Saleh Dorong Kementerian ATR/BPN Melibatkan Majelis Ulama dalam PTSL Tanah Ulayat Sumbar