Hatta Pastikan Menkeu Non-Parpol

JAKARTA - Sepeninggal Sri Mulyani nanti, kursi Menteri Keuangan sepertinya akan kembali diisi oleh kalangan profesional. Ini setelah pemerintah mengisyaratkan untuk menutup pintu bagi calon dari partai politik. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, penunjukan seseorang untuk menempati posisi menteri memang hak prerogatif presiden. "Tapi, pandangan saya pribadi, Menkeu seharusnya dari luar parpol dan tradisi itu akan jadi satu kebijakan presiden," ujarnya di Kantor Menko Perekonomian kemarin (7/5).

Terkait apakah menteri keuangan nanti berasal dari internal Kementerian Keuangan atau tidak, Hatta mengaku tidak akan jadi kriteria utama. "Kriteria umumnya saja yang kita sampaikan," katanya. Saat ini, dari empat kandidat yang namanya disebut-sebut menjadi calon menteri keuangan, dua diantaranya berasal dari internal Kementerian Keuangan, yakni Anggito Abimanyu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan) dan Fuad Rahmany (Ketua Bapepam-LK).

:TERKAIT Adapun dua kandidat lainnya berasal dari luar, meskipun Darmin Nasution yang kini menjabat Pjs Gubernur Bank Indonesia (BI) pernah lama menjabat di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai Dirjen Pajak. Kandidat lainnya adalah Agus Martowardojo (Dirut Bank Mandiri).

Hatta sendiri menolak menyebut nama siapa-siapa saja yang menjadi kandidat menteri keuangan. Yang jelas, lanjut dia, menteri keuangan harus memiliki integritas yang bisa dilihat dari rekam jejaknya selama ini. Selain itu, kandidat juga harus punya komitmen untuk terus melakukan reformasi, dan memiliki kemampuan di bidang makro, dan mengetahui sektor riil. "Tokoh seperti itu menurut saya banyak di republik ini," ucapnya.