Hatta Rajasa Kritisi Alasan Mewujudkan PPHN, Pakai Kata Sesat Pikir

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Penasehat Partai (MPP) PAN Hatta Rajasa mengkritisi alasan beberapa pihak ketika berupaya menambah kewenangan MPR menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). 

Sebab, kata dia, alasan yang dibangun justru mengesankan era reformasi tidak memiliki arah pembangunan jelas.

Besan Presiden keenam RI itu menuturkan, Indonesia memang tidak lagi memiliki Garis Besar Haluan Negara (GBHN) semasa era reformasi sebagai panduan pembangunan.

Namun, bukan berarti negara tidak memiliki arah pembangunan.

Hatta menyampaikan hal itu saat menghadiri acara Puncak HUT ke-23 PAN secara virtual yang tayang di YouTube, Senin (23/8).

"Apa betul demikian? Apakah reformasi gegabah dengan demikian saja? Melakukan pembangunan tanpa arah, seakan reformasi tidak memikirkan arah pembangunan. jelas ini sesat pikir," tutur Hatta di akun PAN TV di YouTube, Senin.

Dia menyebut ada sejumlah pertanyaan ketika muncul rencana amandemen terbatas UUD 1945 demi mengakomodir kewenangan MPR menetapkan PPHN. 

"Pertanyaan saya atau mungkin banyak pertanyaan kita semua, pertama ke arah mana amandemen akan dilaukan? Kedua, siapa yang bisa jamin amandemen hanya terbatas?" ujar Hatta.