Hatta: Tidak akan Ada Kenaikan Gaji

Sementara itu, Plt Dirjen Anggaran Kemenkeu, Kiagus Ahmad Badaruddin, mengatakan bahwa setiap hal menyangkut gaji dan honor pejabat negara sudah terdapat dalam pagu belanja pegawai. Namun, payung hukum mengenai gaji naik harus secara 'berjamaah' dimulai dari Presiden itu, menurutnya pula, hingga saat ini masih belum jelas.

"Saya belum jelas. Bisa saja dalam bentuk paket. Jadi, kalau paket pejabat negara, ya tentu, seluruh pejabat negara. Kan UU yang mengatur hak administratif dan keuangan itu kan pejabat negara sebetulnya. Tapi bisa juga dengan melihat kemampuan keuangan negara secara bertahap," jelas Kiagus.

Kiagus menjelaskan, memang selama hampir 7 tahun, gaji dan remunerasi pejabat negara tidak pernah naik. Namun untuk menaikkan gaji Presiden beriringan dengan gaji hampir 8.000 pejabat negara se-Indonesia, ia menilai harus ada payung hukumnya terlebih dulu.

"Artinya, setiap kenaikan itu harus ada dasar hukumnya. Misalnya kenaikan dengan PP atau Perpres. Tidak bisa naik begitu saja. Karena dalam pagu anggaran, ada batas tertinggi yang disediakan dan disetujui sesuai APBN," kata Kiagus pula. (afz/jpnn)