Hatta Turun Tangan, Tengahi Konflik Garuda
Kamis, 28 Juli 2011 – 04:48 WIB

Hatta Turun Tangan, Tengahi Konflik Garuda
JAKARTA – Kisruh di tubuh PT Garuda Indonesia semakin meruncing. Kondisi tersebut yang membuat Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa merasa prihatin. Bahkan, dia bersiap untuk turun tangan menengahi konflik tersebut. Hatta akan bertemu Manajemen Garuda dan Asosiasi Pilot Garuda (AGP) untuk mencari jalan tengah atas tuntutan kesetaraan gaji antara pilot asing dan lokal.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini yakin permasalahan tersebut bisa ditemukan solusinya. Dia menghimbau Asosiasi Pilot maupun Manajemen Garuda memikirkan kepentingan yang lebih luas. ”Kalau bicara untuk kepentingan bangsa pasti ada solusinya. Jangan mengembangkan pokoknya-pokoknya, melainkan fokus mencari solusi,” katanya.
Seperti diketahui, Asosiasi Pilot Garuda yang beranggotakan 800 orang mengancam akan menggelar mogok terbang pada 28 Juli 2011, mulai pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB. Aksi protes ini mendapat dukungan dari Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) dengan turut mengikuti mogok massal. Asosiasi Pilot Garuda menuntut kesetaraan gaji antara pilot lokal dan asing. Pilot lokal Garuda mendapat gaji pokok Rp 47,7 juta per bulan, sedangkan pilot asing US$ 8100 per bulan atau setara dengan Rp 68,8 juta. Di luar gaji pokok, pilot lokal masih mendapat tunjangan terbang dan benefit cash, sedangkan pilot asing tidak.
Hatta khawatir, jika polemik di tubuh Garuda ini terus berlarut-larut, masyarakat khususnya pelanggan Garuda akan dirugikan. ”Jika sampai lebaran masalah ini belum diselesaikan, masyarakat akan menderita. Karena itu, jalan penyelesaian harus segera ditemukan,” kata manta Menteri Perhubungan ini.
JAKARTA – Kisruh di tubuh PT Garuda Indonesia semakin meruncing. Kondisi tersebut yang membuat Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa
BERITA TERKAIT
- Sumber Air Bersih Warga Merapi Barat Lahat Hilang Akibat Limbah Tambang
- Kemenhan Tetapkan 787 PNS dan PPPK Jadi Komponen Cadangan, Untuk Apa?
- PPPK juga Menjadi Komcad, Harus Siap Digerakkan Kapan Saja
- Memang, Sulit Percaya Begitu Saja pada Danantara
- Hindari BBM Oplosan, Don Papank Ajak Masyarakat Beralih ke Motor Listrik
- Kasus Korupsi Perusda Tambang, Kejati Kaltim Sita Rp 2,51 Miliar dari Dirut PT RPB