Hatta: Yang Tahu Hanya SBY dan Tuhan
Pengganti Sri Mulyani
Kamis, 06 Mei 2010 – 18:40 WIB
JAKARTA -- Berbagai spekulasi pengganti posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, terus berkembang. Beberapa nama mulai bermunculan. Para pengamat pun mulai memainkan analisa mereka. Meski segala keputusan akhir, tetaplah di tangan Presiden SBY. Siapapun nanti yang akan terpilih, tentu haruslah bisa mengawal perekonomian Indonesia menjadi ke arah lebih baik lagi. ‘’Darmin lebih dapat diterima pelaku pasar dan juga bisa memainkan peran penting politik. Kapasitas dan kredibilitasnya sudah teruji saat menjadi Dirjen Pajak. Dia lebih cocok jadi Menkeu daripada jadi Gubernur Bank Indonesia,’’ kata Toni.
Anggito Abimanyu, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan, disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Sri Mulyani. Anggito yang pada 6 Januari lalu batal dilantik Presiden SBY menjadi Wakil Mentri Keuangan, dinilai oleh Pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, sebagai sosok yang bukan hanya mumpuni dibidang ekonomi tapi juga mampu mendinginkan suasana politik antara pemerintah dengan legislatif pasca sempat memanas karena kasus Century.’’Anggito cukup dekat dengan orang parpol,’’ katanya.
Baca Juga:
Selain Anggito, kandidat bendahara negara yang disebut memiliki kapasitas adalah Pjs Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. Doktor dari Universitas Paris, Perancis ini dikatakan oleh pengamat ekonomi Toni Prasetiantono, sebagai sosok Menteri Keuangan yang ideal.
Baca Juga:
JAKARTA -- Berbagai spekulasi pengganti posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, terus berkembang. Beberapa nama mulai bermunculan. Para
BERITA TERKAIT
- Anggap Muslim di Indonesia Paling Beruntung, Kepala BPIP Sebut Setiap WNI Terlahir jadi Capres
- Kecam Survey OCCRP yang Serang Jokowi, Golkar Singgung PDI Perjuangan
- Polda Papua Pecat 26 Polisi Selama 2024, Salah Satunya Sudah Bergabung dengan KKB
- Situs Megalitik Gunung Padang Diusulkan Jadi Warisan Dunia UNESCO
- Polri Moncer di 2024, Edi: Tetap Dibutuhkan Pengawasan yang Kuat
- Istana Tegaskan Belanja Kebutuhan Sehari-hari di Warung & Supermarket Tak Kena PPN 12 Persen