Hayo Lho... PAN Dinilai Malah Bikin Jokowi Pusing
jpnn.com - JAKARTA - Kehadiran Partai Amanat Nasional (PAN) dalam barisan pendukung pemerintah justru jadi dilema bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, sang presiden kini harus mencari cara untuk mengakomodir PAN di kabinet tanpa merusak hubungan dengan partai-partai pendukung lainnya.
Budayawan senior Ridwan Saidi berpendapat, untuk mengakomodir PAN, Jokowi kemungkinan harus menyingkirkan anggota kabinet dari partai politik. Hal ini tentu sulit diterima oleh partai-partai yang telah mendukung Jokowi jauh sebelum PAN.
"Mereka (partai pendukung) kan sudah berdarah-darah duluan, masak tiba-tiba masuk PAN, ini kan murid baru. Jadi potensi konflik sangat besar kalau PAN masuk kabinet," kata Ridwan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (15/11).
Tanpa menyingkirkan menteri dari partai politik, lanjut Ridwan, Jokowi sulit mencari alasan untuk melakukan reshuffle. Pasalnya, selama ini kader parpol di kabinet lah yang dianggap publik tak memuaskan.
Di antaranya seperti Menkumham Yasonna H Laoly (PDIP), Menpora Imam Nahrawi (PKB) dan Jaksa Agung M Prasetyo (NasDem).
Sedangkan tanpa dukungan PAN, lanjut Ridwan, pemerintah akan kesulitan mendapat dukungan di parlemen. Apalagi, dukungan yang selama ini didapat dari sebagian elemen Partai Golkar dan PPP sebentar lagi akan hilang.
"Mahkamah Agung sudah membatalkan SK Menkumham, sehingga kekuatan Golkar Aburizal jadi ajeg, PPP Djan Faridz jadi ajeg. Kalau PAN tidak masuk tidak kuat pemerintahan," jelasnya.
Ridwan mengatakan, dalam situasi ini lah karakter kepemimpinan Jokowi bisa dinilai. Dia pun menunggu bagaimana eks gubernur DKI Jakarta itu menyelesaikan masalah PAN.
JAKARTA - Kehadiran Partai Amanat Nasional (PAN) dalam barisan pendukung pemerintah justru jadi dilema bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya,
- Polemik Hasto Tersangka, Habiburokhman Gerindra: Sampai Kiamat Enggak Selesai
- FPKB Tolak Penetepan Dekot Jakarta, Ini Alasannya
- Habiburokhman Gerindra Sebut Mahfud Md Orang Gagal, Apa Sebabnya?
- Penyerangan RS Indonesia di Gaza Tak Bisa Dibiarkan, Mardani Desak PBB Bersikap
- Komisi VII DPR Minta Pemerintah Pastikan Libur Nataru Aman dan Nyaman
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Sekjen PDIP Merespons Pertama Kali, Ada Kata Jangan Takut