Hayo... Lonjakan Harta Bu Cellica dari Mana?
jpnn.com - JAKARTA - Fungsionaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Karawang, Yanto SH mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri asal-usul harta kekayaan para pasangan calon bupati dan calon wakil bupati di kabupaten penghasil beras itu. Alasannya, ada calon dengan lonjakan kekayaan yang tak wajar.
Yanto menuturkan, KPU Karawang beberapa waktu lalu telah mengumumkan harta kekayaan para calon kepala daerah dan pasangannya. Dalam catatannya, ada yang janggal dengan kenaikan harta Cellica Nurrachadiana.
Cellica merupakan calon incumbent. Ia sebelumnya menjadi wakil bupati Karawan. Politikus Partai Demokrat itu menjadi pelaksana tugas (Plt) bupati Karawang menggantikan Ade Swara yang digelandang KPK karena menerima suap.
Menurut Yanto, kekayaan Cellica saat maju pada pilkada Karawang tahun 2010 hanya Rp 2,2 miliar. Namun, kini kenaikan hartanya bisa dibilang wah. “Mencapai Rp 37,9 miliar,” ujar Yanto dalam siaran pers ke media, Rabu (2/12).
Ketua badan pemenangan pilkada DPC Gerindra Karawang itu menuturkan, gaji dan tunjangan Cellica sebagai Plt bupati tentu tidak memungkinkan adanya lonjakan kekayaan yang luar biasa. Karenanya, kata Yanto, KPK dan PPATK perlu menelusurinya. “Kalau perlu KPK melakukan pembuktian terbalik.
Sebelumnya, Cellica sudah membeber ke publik tentang lonjakan harta kekayannya. Calon bupati Karawang dari Partai Demokrat itu mengaku sudah kaya sejak dulu.
Namun, harta kekayaannya yang dilaporkan saat mendampingi Ade Swara dalam pilkada Karawang tahun 2010 memang tidak seluruhnya. Alasannya karena demi menjaga etika. “Etikanya saya menghargai beliau (Ade Swara). Masa calon wakil bupatinya melaporkan harta kekayaannya melebihi calon bupatinya?” kilahnya.
Yanto pun justru menganggap pernyataan Cellica itu sebagai hal aneh. Sebab, pengakuan itu berarti telah menempatkan Cellica tidak jujur dalam melaporkan harta kekayaannya.
JAKARTA - Fungsionaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Karawang, Yanto SH mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Hasil Pilkada 8 Daerah dengan Calon Tunggal Digugat ke MK, Pertanda Apa?
- Banyak Banget, Ada 312 Hasil Pilkada yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Prabowo Subianto jadi Teladan Masyarakat untuk Gigih Berjuang Capai Mimpi
- DPP PPP Peringati Hari Ibu dengan Beri Santunan ke Anak Yatim Piatu