Heboh Pinjol UKT di ITB, Prof Zainuddin Minta Perhatian Pemerintah

Legislator PAN itu menyebut kasus pinjol di ITB ini harus menjadi perhatian pemerintah.

Banyaknya mahasiswa yang menunggak uang kuliah mengisyaratkan biaya pendidikan tinggi di negeri ini belum sepenuhnya bisa dijangkau oleh masyarakat.

Dengan demikian menambah anggaran, khususnya pendidikan tinggi adalah harus menjadi prioritas pemerintah.

Politikus asal Jawa Timur itu menyebut pemerintah harus menemukan kebijakan yang menjadikan pendidikan tinggi bermutu tetapi tetap terjangkau.

"Jika pola distribusi 20 persen APBN untuk pendidikan sebagaimana amanah konstitusi yang mencapai lebih Rp 600 triliun dilakukan dengan penetapan skala prioritas yang tepat, pasti cukup melayani pendidikan bermutu tetapi terjangkau," tuturnya.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu mengatakan skema beasiswa melalui KIP Kuliah atau KIPK juga bisa dijadikan solusi pengurangan jumlah mahasiswa yang menunggak uang kuliah.

Jika persediaan anggaran memang terbatas, katanya, maka pemerintah bisa meninjau skema pemberian KIP Kuliah. Dalam hal ini KIPK hanya diberikan dalam bentuk uang kuliah tunggal tanpa living cost.

Dengan demikian bisa menyisihkan anggaran yang bisa digunakan untuk memperbanyak penerima KIPK.