Hedonisme dan Korupsi
Oleh: Dhimam Abror Djuraid
Bentham mengungkapkan bahwa setiap manusia selalu berburu kebahagiaan.
Tidak jarang, perburuan kebahagiaan bagi satu orang bisa mengganggu kebahagiaan bagi orang lain dan membuat yang lain menderita.
Di sini kemudian muncul bagaimana menyelaraskan kepentingan publik dengan kepentingan pribadi.
Tugas pemerintah, utamanya legislator, adalah merumuskan peraturan untuk menjaga kepentingan publik melalui mekanisme hukum tertentu.
Hukum pidana bagi kriminal tujuannya adalah menyelaraskan agar kepentingan pribadi tidak mengganggu kepentingan publik.
Hukum pidana berarti memiliki semangat mencegah kejahatan, bukan karena kita membenci kriminal, sedangkan hukum perdata memiliki empat fungsi, menjaga keberlanjutan hidup, kecukupan, keamanan, dan kesetaraan.
Aturan hukum ini ditujukan untuk membentuk struktur sosial agar mencapai keharmonisan hidup yang mengekspresikan prinsip kebahagiaan tertinggi.
Bagaimana cara menjamin para legislator benar-benar mengedepankan pentingan publik, dan bukannya kepentingan pribadi atau kepentingan golongan mereka sendiri?
Para netizen marah terhadap pamer kekayaan para pegawai pemerintah itu, dan mereka melakukan witch hunt, perburuan para tukang tenung.
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan
- Amplop Berlogo Rohidin Mersyah-Meriani Ikut Disita KPK, Alamak
- Aktivis Anti Korupsi Dukung Penuh Cabup-Cawabup Mimika JOEL
- Pengamat Hardjuno Soroti Langkah DPR Memasukkan RUU Tax Amnesty ke Prolegnas 2024
- Kasus SPPD Fiktif, Polda Riau Sita Rumah Diduga Milik Bang Uun
- Periksa Suami Airin terkait Korupsi, Kejati Banten Dituding Lakukan Politisasi Hukum