Hemas Desak MA Batalkan Pengambilan Sumpah Jabatan Oso

jpnn.com, JAKARTA - Senator asal Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas meminta Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suwardi segera menjelaskan ke publik tentang alasannya mengambil sumpah Oesman Sapta Odang, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai pimpinan DPD periode 2017-2019.
Hemas beralasan, pengambilan sumpah terhadap pimpinan DPD yang digelar pada Selasa (4/4) malam itu justru bertentangan dengan putusan MA.
Menurut Hemas, MA sebelumnya telah mengabulkan permohonanan judicial review Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur pemangkasan masa jabatan pimpinan di lembaga para senator. Aturan itu berlaku surut bagi pimpinan DPD yang menjabat.
Melalui putusan bernomor 20P/HUM/2017, MA memutuskan masa jabatan pimpinan DPD adalah 5 tahun sesuai masa jabatan keanggotaaan. Pihak yang mengajukan judicial review juga sejumlah anggota DPD.
"Demi menjaga keluhuran martabat dan kewibawaan Mahkamah Agung, kami minta dengan segera Mahkamah Agung untuk membatalkan tindakan pengambilan sumpah tersebut," ujar Hemas di rumah dinas wakil ketua DPD di Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta, Rabu (5/4).
Istri Sri Sultan Hamengkubuwono X itu menuturkan, desakannya ke MA bukan demi kekuasaan dan mempertahankan posisinya sebagai wakil ketua DPD. Hemas menegaskan, hukum harus ditegakkan.
"Karena politik harus tunduk pada hukum dan hukum harus tunduk pada hukum itu sendiri," pungkasnya.
DPD sebelumnya dilanda kisruh internal. Paripurna yang digelar lembaga para senator itu di Kompleks Parlemen, Senin (3/4) justru berujung ricuh.
Senator asal Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas meminta Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suwardi segera menjelaskan ke publik tentang alasannya
- Laporan Skandal Suap Pemilihan Pimpinan DPD, KPK akan Klarifikasi 95 Senator
- Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD Dilaporkan ke KPK, 95 Senator Terlibat?
- Kasus Penembakan Warga Riau, Anggota DPD Sewitri Minta BP2MI Bertindak Tegas
- Irfan Minta KPK Segera Proses Laporan terkait Senator RAA
- Dilaporkan Eks Staf Ahli DPD ke KPK, Senator Rafiq Al Amri: Apa-apaan ini?
- Eks Staf Ahli DPD Laporkan Senator ke KPK