Hendardi: Jangankan Kapolda, Kapolres pun Sudah Bisnis Tambang

"Polisinya harus ditertibkan dan perusahaan tambangnya diperiksa lagi seluruh persyaratan teknis dan administrasinya. Termasuk Amdalnya dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap dunia usaha," tegas Hendardi.

Untuk menertibkan ini, Hendardi mengingatkan pimpinan Polri tidak perlu menunggu undang-undang pula atau meminta masyarakat mengajukan bukti-bukti keterkaitan Kapolda atau Kapolres dengan dunia usaha tambang.

"Kalau menunggu undang-undang saya kuatir massa akan terlebih dahulu meresponnya dan ini preseden buruk bagi institusi kepolisian," imbuh Hendardi. (fas/jpnn)