Hendardi: Komnas HAM Gigih Menyusun Tumpukan Kertas Sebagai Hasil Kerja Lembaga, tetapi Miskin Terobosan

Lebih lanjut, Hendardi mengatakan Komnas HAM gigih menyusun tumpukan kertas sebagai hasil kerja lembaga negara ini, tetapi miskin terobosan. Produksi standar norma terkait banyak hal yang dibuat Komnas HAM tidak memberikan efek perubahan pengarusutamaan HAM dalam tata kelola pemerintahan.

Demikian juga produksi rekomendasi yang nyaris tidak memberikan dampak apa-apa pada upaya perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan, terdiskriminasi, masyarakat adat, kelompok kepercayaan dan lain sebagainya.

“Kita perlu mendukung Komnas HAM merancang visi baru, strategi baru, termasuk kewenangan baru sehingga kehadiran lembaga ini bisa lebih berdampak bagi pemajuan dan perlindungan HAM,” kata Hendardi.

Dalam kasus pengaduan alih status ASN, menurut Hendardi, produk kerja KPK yang berupa keputusan Tata Usaha Negara  dan administrasi negara bisa saja dipersoalkan, misalnya melalui PTUN untuk keputusan Tata Usaha Negara maupun judicial review ke Mahkamah Agung atas Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Dua isu ini jelas bukan domain kewenangan Komnas HAM,” tegas Hendardi.(fri/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: