Hendardi Kritisi Jokowi dan Prabowo soal Papua, Ada Kata ‘Tidak Mau’ & 'Tidak Mampu'
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang ajakan kepada berbagai pihak untuk tidak membesar-besarkan persoalan Papua.
Menurut Hendardi, ajakan tersebut menunjukkan ketidakmampuan Presiden Jokowi dalam melihat berbagai persoalan di provinsi paling timur di Indonesia itu.
“Dengan perspektif yang seperti ini, wajar jika hampir dua periode kepemimpinannya, persoalan penanganan Papua jalan di tempat,” ujar Hendardi melalui layanan pesan, Senin (10/7).
Pegiat hak asasi manusia (HAM) itu menilai respons Presiden Jokowi atas persoalan Papua justru sebagai bentuk normalisasi konflik berkepanjangan.
Hendardi menegaskan pendekatan keamanan yang dominan di Papua juga telah menimbulkan korban jiwa baik dari masyarakat sipil, anggota TNI maupun Polri, berkembangnya spiral kekerasan, pelanggaran HAM, bahkan rasisme dan stigmatisasi.
Selain itu, kritik Hendardi juga ditujukan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Penerima penghargaan dari Human Rights Watch itu menilai Jokowi maupun Prabowo tidak mampu (unable) sekaligus tidak mau (unwilling) menyelesaikan persoalan Papua secara holistik, termasuk dengan membangun dialog yang mengutamakan perlindungan manusia.
“Jika isu Papua adalah separatisme, sebagaimana digelorakan oleh pemerintah, semestinya Menteri Pertahanan RI mengambil peran terdepan. Jika isu pelanggaran HAM, maka penguatan peran Komnas HAM di Papua dan optimalisasi mekanisme HAM bagi Papua segera dijalankan,” ulasan Hendardi.
Hendardi menilai masalah Papua tidak melulu pada persoalan ketidakadilan ekonomi dan pembangunan, melainkan juga soal martabat masyarakatnya dan ketidakdilan.
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Jelang Natal & Tahun Baru, Senator Manaray Bersama Kemenhub Sepakat Awasi Harga Tiket ke Papua
- Jadi Pilihan Prabowo, Ahmad Ali-AKA Menyambut Kemenangan Besar di Pilkada Sulteng
- Laut China Selatan, Teledor Atau Terjerat Calo Kekuasaan
- 8 Rekomendasi Setara Institute untuk Dorong Partisipasi Kelompok Rentan di Pilkada 2024
- Prabowo Bakal Suntik Mati Operasional PLTU dalam 15 Tahun