Hendardi Usul Tiga Menteri Ini Diganti, termasuk Mbak Puan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan sistem presidensial tidak murni yang dianut oleh Indonesia menyebabkan setiap langkah presiden dalam menjalankan kebijakan pemerintahan menimbulkan kegaduhan. Termasuk soal reshuffle.

Meski hak prerogratif itu melekat pada Presiden, faktanya menurut Hendardi, kecemasan dukungan politik dari parlemen selalu menjadi variabel utama dalam menyusun dan merombak kabinet.

"Hak prerogratif itu tersandera oleh sistem ketatanegaraan. Kondisi ini dapat dilihat secara jelas misalnya pada perubahan istilah KIH menjadi Parpol-Parpol Pendukung pemerintah (P4). P4 telah mengafirmasi bahwa hak prerogratif dan kewenangan presiden yang melekat dalam sistem presidensial menjadi bias dan tereduksi," kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/1).

Apalagi lanjut Hendardi, menyimak PPP, PAN, PKS, dan terakhir Golkar, yang kemudian berencana mendukung pemerintah.

"Buruknya, dukungan itu bukan tanpa syarat, tapi dibarengi tawar-menawar jabatan. Inilah yang membuat prosentase pengabdian partai-partai pada kepentingan partai jauh melampaui kepentingan mengabdi pada rakyat," ujarnya.

Padahal kata Hendardi, Jokowi dengan tingkat dukungan publik yang cukup tinggi, mestinya bisa mengabaikan setiap tawaran dukungan politik yang menuntut balas budi yang melukai rakyat.

Artinya, menurut dia, Presiden tak perlu cemas dengan dukungan parlemen, karena rasionalitas politik dan kebijakan yang berpihak pada rakyat bisa mengalahkan kekuatan oligarki yang bercokol pada partai-partai politik. Basis argumentasi perombakan kabinet adalah kinerja, integritas, dan kepemimpinan.

"Siapapun menteri yang lemah pada tiga variabel utama itu, maka layak diganti. Sebagai contoh, Jaksa Agung misalnya, yang integritasnya tercoreng dan kinerjanya buruk, maka layak diganti. Demikian juga Menkumham Yasonna Laoly, dan beberapa menteri ekonomi dan (Menko Bidang) pembangunan manusia Puan Maharani," pungkasnya.(fas/jpnn)