Hendarman Bukan Lagi Jaksa Agung
Rabu, 22 September 2010 – 19:02 WIB

Hendarman Bukan Lagi Jaksa Agung
JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan sejak pukul 14.35 WIB saat diucapkan putusan MK, Hendarman bukan jaksa agung lagi. Karena itu pemerintah perlu mengambil langkah setelah MK memutuskan uji materi pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Menurut Mahfud, setelah pembacaan putusan MK, pemerintah harus mengambil langkah untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Hendarman. Kata dia, pergantian itu bisa mengacu kepada menteri atau presiden. "Bahwa mau menunggu seperti menteri diganti. Pergantian dua hari atau seminggu, waktu pergantian presiden diganti tidak pada detik yang sama. Cuma harus diambil langkah sesudah itu," katanya. (awa/wdi/jpnn)
"Sejak diucapkan putusan ini berarti Jaksa Agung itu harus berhenti karena dia tidak berhenti masa jabatan presiden. Itu tafsir sambil menunggu legislative review. Jadi sudah jelas, seluruh tindakan Hendarman sampai 14.35 tadi itu masih legal, tapi begitu 14.35 ketok itu sudah tidak boleh meneruskan lagi," kata Mahfud usai membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (22/9).
Baca Juga:
Mahfud yang juga mantan meteri pertahanan mempertanyakan bila ada penafsiran lain terhadap keputusan MK. "Jadi memang begitu dari putusannya. Kenapa ada yang menafsirkan lain? Artinya harus barhenti sejak ini," tukasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan sejak pukul 14.35 WIB saat diucapkan putusan MK, Hendarman bukan jaksa agung lagi.
BERITA TERKAIT
- Petrokimia Gresik Pertahankan Proper Emas Kementerian Lingkungan Hidup Selama 4 Tahun
- Regulasi THR Bagi Mitra Pengemudi Online Dinilai Menghambat Pertumbuhan Industri
- Usut Kasus Pajak, KPK Periksa Pihak Matahari Store hingga BPR Cita Makmur Lestari
- Terima Gratifikasi Rp21,5 Miliar, Eks Pejabat Pajak Ini Jadi Tersangka KPK
- Fraksi PKS Ajak Rakyat Kompak Dukung Kebijakan Prorakyat Prabowo
- Kepala BKN Ungkap Data Terbaru Seleksi CPNS dan PPPK 2024