Hendri Satrio: Jangan-jangan Menteri Jokowi Pada Takut Ketemu Pedemo

jpnn.com, JAKARTA - Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan para pedemo yang menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Diketahui, berbagai elemen masyarakat yang menolak UU Ciptaker hingga kini masih terus berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Baik mahasiswa, buruh maupun organisasi kemasyarakatan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengutus salah satu staf khusus milenial Aminuddin Ma'ruf, menemui pedemo di depan Istana Merdeka pada Jumat (16/10) lalu.
Menurut Hendri, langkah tersebut tinggal diperkuat dengan mengutus menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju berdialog dengan pedemo tolak omnibus law tersebut.
"Sebenarnya menteri terkait saja yang menjelaskan ke mahasiswa, ya utus saja menteri pendidikan plus staf milenial, misalnya," ucap Hendri saat berbincang dengan jpnn.com, Selasa (20/10).
Dengan begitu, kata pengajar di Universitas Paramadina ini, menteri-menteri Jokowi juga paham apa yang dirasakan oleh masyarakat di bawah.
"Jadi komunikasi ini penting, Pak Jokowi sudah menyampaikan secara langsung melalui channel YouTube, sekarang tinggal bawahannya, para menteri untuk menjelaskan pada rakyat," lanjut Hendri.
Apalagi, kata pendiri KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) ini, tidak banyak yang dipertanyakan masyarakat dari omnibus law UU Ciptaker.
Analis politik Hendri Satrio mendorong pemerintah membuka ruang dialog dengan demonstran yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja.
- Demo Mahasiswa di Patung Kuda, Spanduk Tolak Asas Dominus Litis Bertebaran
- Berorasi saat BEM SI Demonstrasi, Seorang Mak Serukan Tangkap Jokowi
- Demo Indonesia Gelap Sempat Memanas, Mahasiswa Merobohkan Pagar Beton
- Demonstrasi Indonesia Gelap, Mahasiswa Bawa Spanduk Bertuliskan Prabowo Omon-Omon
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
- Curiga Pernyataan Dasco soal Pembatalan RUU Pilkada Cuma Omon-Omon, BEM SI Minta DPR Terbitkan Surat