Hengkang dari Koalisi, Menteri Tak Harus Diganti

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhony Allen MArbun, menegaskan bahwa belum tentu penataan koalisi diikuti dengan reshuffle kabinet. Bahkan jika ada partai yang hengkang dari koalisi pendukung pemerintah, belum tentu kader yang jadi pembantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II lantas diganti.

Hal itu disampiakan Jhony saat ditemui di sela-sela diskusi bertema "Hak Angket Dalam Perspektif Presidensil" yang digelar Pokja Hukum dan HAM Partai Demokrat, di sebuah hotel di Jakarta, Rabu (9/3). Jhony menegaskan, format koalisi hanya untuk parlemen.

"Sementara kabinet atau menteri itu hak prerogatif presiden. Tak harus dari yang berkoalisi. Presiden yang lebih tahu siapa ditempatkan di mana. Saya kira koalisi dengan kabinet harus dibedakan," ujar Jhony.

Jika akhirnya koalisi dimaknai harus mendukung pemerintah, kata Jhony, maka itu merupakan konsekuensi. Namun sebaliknya, sambungnya, bergabung dengan koalisi tidak lantas harus punya kurtsi menteri.