Hengky Samuel Daud, Tersangka Korupsi Damkar Yang Mengaku Gemar Beramal

"Tidak betul saya menodong Pak Oentarto. Dia orang baik," ujar Daud. Hanya saja, dia tidak bercerita bagaimana hingga bisa mendapatkan radiogram kontroversial itu. Hari Sabarno sendiri berkali-kali berkelit mengenai kasus ini. Pensiunan jenderal itu mengaku tidak tahu menahu mengenai penerbitan radiogram itu.

Mengenai fasilitas bebas bea masuk impor mobil damkar yang diperolehnya, Daud mengatakan, fasilitas seperti itu memang sudah biasa diberlakukan. "Kalau end user-nya adalah pemerintah, memang itu bebas bea masuk. Berbeda kalau end user-nya pihak swasta, tetap kena bea masuk," jelasnya. Dia mengatakan, aturan mengenai pembebasan bea masuk tersebut diteken menteri keuangan.

Seperti diketahui, ulah Daud telah menyebabkan sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah berurusa dengan KPK. Sebagian sudah menjadi terpidana, seperti Wali Kota Medan Abdillah, Wakil Wali Kota Medan Ramli, mantan Wali Kota Makassar Amiruddin Baso Maula, mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, mantan Gubernur Riau Saleh Djasit, dan pemimpin proyek mobil damkar Kalimantan Timur Ismet Rusdani. Saat ini, beberapa kepala daerah juga masih mondar-mandir ke gedung KPK guna ditelisik pengadaan damkar di daerahnya.

Ambil contoh kasus Medan, apa komentar Daud? "Saya tidak pernah ngasih duit ke Pak Abdillah. Sama sekali tidak pernah. Pengadaan di Medan itu prosesnya benar-benar dari bawah," terang Daud. Abdillah sendiri saat ini masih berada di tahanan Polda Metro Jaya, satu blok dengan Daud. Hanya saja, Daud tidak mau menyebutkan siapa saja pejabat di Pemko Medan yang kecipratan uang hasil keuntungan menjual damkar di Pemko Medan. Daud menjelaskan, damkar di Pemko Medan tidak ada kaitannya dengan radiogram. Katanya, jenis damkar merk Morita bertangga tinggi yang dibeli Pemko Medan tidak disebutkan di radiogram.