Hentikan Perundingan Ambalat !

JAKARTA - Delegasi DPR-RI ke Malaysia yang diwakili Komisi I DPR mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan perundingan apapun dengan pihak Malaysia soal batas dua negara yang terdapat Ambalat.

"Indonesia tak perlu berunding lagi dengan Malaysia, karena garis batas Indonesia dengan Malaysia itu sudah sangat jelas dan tegas diatur dalam 'The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS, bahkan di situ semenjak 1960 sudah ada eksplorasi dan penambangan minyak Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra dalam konferensi persnya di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang-Banten, usai bertemu Parlemen Malaysia, Kamis (11/6).

Ditegaskan Yusron, sekarang ini justru yang diinginkan adalah pengakuan dari Malaysia soal perbatasan Ambalat tersebut. "Jangan berunding lagi. Kalau berunding, nanti dikatakan Indonesia mengakui wilayah tersebut dan klaim Malaysia bisa berhasil," tambahnya.  Yang jelas, kata Yusron, dalam pertemuan dengan pihak Malaysia yang diwakili oleh Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Joseph Salang Gandum, Panglima Laut Tentara Diraja Malaysia, Laksamana Abdul Aziz Jafar dan Wakil Ketua Parlemen Malaysia Dr. H. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, ternyata mereka bisa menerima secara ikhlas UNCLOS yang disodorkan Komisi I DPR.

"Karena UNCLOS itu sudah mereka pahami dan terima, maka sikap Malaysia itu segera akan kita sampaikan kepada presiden, sembari mengingatkan pemerintah menagih janji-janji Malaysia terkait konflik Ambalat ini," harapnya. Bahkan, lanjut Yusron, Panglima Tentara Diraja Malaysia meminta maaf. Jika ada prajurit Malaysia yang melakukan pelanggaran di lapangan tentu akan diambil tindakan tegas. "Kita tidak ingin hubungan persahabatan Indonesia-Malaysia menjadi rusak. Apalagi ingin berperang. Mereka menghindari hal itu," tegas Yusron lagi.