Hentikan Utang Luar Negeri
Selasa, 17 Maret 2009 – 20:07 WIB
Padahal, padahal itu sebuah cara untuk menghilangnya kedaulatan ekonomi negara atas sumber daya alam dan menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin tajam di Indonesia. Pelaksanaan rezim investasi dan perdagangan bebas telah bertentangan dengan haluan ekonomi dalam konstitusi Republik Indonesia untuk melindungi sektor ekonomi rakyat seperti petani kecil (gurem), nelayan dan buruh. Selain juga menyebabkan kebangkrutan sektor industri nasional, diskriminasi dan kemiskinan kaum perempuan serta meningkatkan kerusakan lingkungan hidup, imbuhnya.
Selama ini pemerintah juga sangat patuh melayani pembayaran utang kepada kreditor sesuai dengan ketentuan. Meskipun hal tersebut harus dilakukan dengan mengorbankan porsi anggaran untuk kepentingan rakyat yang lebih strategis sesuai dengan amanat konstitusi. Padahal temuan BPK, KPK, dan BPKP telah menyatakan bahwa banyak dari proyek utang luar negeri telah diselewengkan alias dikorupsi.(fas/JPNN)
JAKARTA – Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU), Deni Setyawan, mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pembuatan segala bentuk perjanjian
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Diduga Setor Duit kepada Eks Gubernur Maluku Utara, Haji Robert Masuk Radar KPK
- Begini Respons Dompet Dhuafa soal Demo GMPI dan Tudingan Penyelewengan Dana ACT
- Dirjen Imigrasi Apresiasi Layanan Paspor Simpatik Spektakuler Kemenkumham Jateng
- Hadiri Peringatan HUT ke-79 TNI, Sultan: Bangga Melihat Kemajuan Alutsista TNI
- Tulisan Terakhir Romo Benny: Ada Pesan Kuat dari Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati
- David Lee Thompson Berikan Tips untuk Konsumen Terkait Overclaim Manfaat Produk Perawatan & Kecantikan