Heran..Rapor dari Yuddy kok Dikaitkan dengan Reshuffle
jpnn.com - JAKARTA - Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menuai apresiasi dan dinilai sangat penting, mengingat rendahnya penyerapan anggaran pada tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan KemenPAN-RB sudah sesuai dengan ketentuan dan indikator penilaian. Oleh karena itu evaluasi tersebut harus diapresiasi.
"Sebenarnya harus berterima kasih juga kepada KemenPAN-RB, untuk melakukan evaluasi tahunan terhadap instansi pemerintah. Sebenarnya semuanya ini adalah sesuatu yang terukur," katanya di Jakarta, Sabtu (9/1).
Hal serupa juga disuarakan Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanul Haq. Analisa dan evaluasi yang dilakukan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi sangat penting, karena penilaian tidak dilakukan secara subjektif kepada setiap menteri, melainkan institusinya secara keseluruhan.
Hal tersebut mengingat rendahnya serapan anggaran di tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Tupoksi dari kementerian Yuddy (Kemen PAN-RB), membentuk sebuah sistem yang menggerakkan birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel," ujarnya.
Ketua Bapilu DPP PAN, Viva Yoga Mauladi juga menekankan pentingnya melakukan langkah reformasi birokrasi melalui evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depannya.
"Menurut saya evaluasi akuntabilitas kinerja adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk menciptkanan clean governance and good government, renstra, perencanaan kinerja, capaian kinerja harus akuntabel dan publik harus mengetahui," ujarnya.
JAKARTA - Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)
- Warga Jakarta Jadi Penyebab Penurunan Permukaan Tanah di Pantura
- BPJS Kesehatan Jateng-DIY Bayar Klaim Rp 29,7 Triliun pada 2024
- MUI Banten Dukung Keberlanjutan PSN di Tanah Jawara, Ini Alasannya
- Kanwil Kemenkumham Riau Bakal Bentuk 100 Desa Sadar Hukum Tahun Ini
- Kabar Gembira untuk Pelamar Formasi Guru PPPK 2024 Tahap 2, Semangat!
- Usulan Resmi, Seluruh Honorer Database BKN jadi PPPK