Hergun: JHT Itu Uang Buruh, Permenaker 2/2022 Harus Dibatalkan

Lalu, kata Hergun, Pasal 5 dan Pasal 6 menyatakan manfaat JHT bisa dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal pengunduran diri atau PHK.

"Namun, sayangnya aturan ini diganti menjadi usia 56 tahun oleh Permenaker 2/2022," ucapnya.

Oleh karena itu, wakil ketua Fraksi Partai Gerindra DPR itu meminta landasan hukum pencairan JHT harus mengacu pada UU SJSN sebagaimana Permenaker JHT sebelumnya.

"Sebaiknya kembali ke Permenaker 19/2015 yang konteksnya lebih tepat menjabarkan aturan dalam UU SJSN," tegasnya. (fat/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: