Hergun: Keselamatan Rakyat Lebih Penting, Anggaran Kesehatan Sebaiknya Ditambah
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali merupakan solusi terbaik untuk mengurangi kasus positif dan pasien meninggal dunia akibat Covid-19.
Pembatasan menurutnya memang seharusnya dilakukan, meskipun bisa membuat ekonomi terpuruk. Apalagi, Pulau Jawa berkontribusi 58,7 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Memang, di tengah laju kasus positif yang terus mendaki, perlu melakukan pembatasan sosial. Namun ini bisa membuat ekonomi terpuruk. Seperti buah simalakama," ucap Hergun -panggilan Heri Gunawan, Minggu (4/7).
Walaupun demikian, politikus dari Dapil Jabar IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu mendukung kebijakan pemerintah yang memprioritaskan keselamatan dan kesehatan rakyat melalui PPKM Darurat tersebut.
Hergun mengatakan target pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2021 sebesar 7,1 persen hingga 8,3 persen bisa dimaklumi bila tidak tercapai. Bahkan target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 4,5 persen hingga 5,3 persen sebaiknya juga direvisi.
"Kita tidak perlu memaksakan pertumbuhan ekonomi harus tinggi. Saat ini keselamatan rakyat lebih penting. Segala sumber daya sebaiknya direalokasi untuk penanganan Covid-19. Percepatan vaksinasi mutlak dilakukan untuk menjangkau seluruh rakyat," ucapnya.
Wakil ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu juga menyebut dana PEN 2021 sebesar Rp 699,43 triliun bisa ditambah, terutama anggaran kesehatan dan perlindungan sosial.
Penambahan itu menurutnya harus dipertimbangkan mengingat beberapa hari lalu ada pasien tergeletak di halaman sebuah RSUD. Setelah viral, ternyata diketahui pemerintah belum membayar tagihan rumah sakit tersebut.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan juga mendorong pemerintah merevisi target pertumbuhan ekonomi 2021.
- Usulan untuk DPR: Pendidikan tentang Koperasi Diajarkan Mulai dari Sekolah Dasar
- Simpatisan Gelora Laporkan Mardani PKS ke MKD: Dia Selalu Mengolok-olok
- Komisi III Gelar RDPU Soal Misteri Pembunuhan Perantau Minang di Jakarta Timur
- Ini Kesimpulan Raker Komisi II & Menteri Nusron Wahid soal SHGB-SHM di Area Pagar Laut
- Rudianto Lallo DPR Terima Aduan Keluarga Calon Polwan Lasmini Soal Rekrutmen Polri
- RDPU Kasus Pembacokan di Tasikmalaya, Ketua Komisi III DPR Usir Kuasa Hukum Korban