Hergun: Target Pajak 2021 Tercapai Berkat Kenaikan Harga Komoditas & Energi
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengapresiasi kinerja pemerintah yang mampu melampaui target penerimaan pajak 2021.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak per 26 Desember mencapai Rp 1.231,87 triliun (100,19 persen) dari target sebesar Rp 1.229,6 triliun di APBN 2021.
Capaian penerimaan pajak 2021 itu menurut Hergun -panggilan Heri Gunawan, tidak terlepas dari berkah kenaikan harga komoditas dan energi yang mendongkrak aktivitas perdagangan internasional.
"Peningkatan perdagangan internasional telah mendorong kenaikan pajak atas impor," kata Hergun di Jakarta, Kamis (30/12).
Dia menyebut hingga Oktober 2021, PPh impor tercatat sebagai jenis pajak dengan pertumbuhan penerimaan tertinggi mencapai 32,3 persen dengan jumlah pajak mencapai Rp 182,28 triliun.
"Bahkan, pada bulan November mengalami kenaikan sebesar 36,6 persen," ujar Kapoksi Gerindra Komisi XI DPR RI itu.
Hergun mengatakan peningkatan perdagangan internasional terkonfirmasi dari rilis BPS yang mencatat pertumbuhan ekspor dan impor sepanjang kuartal I - III 2021, masing-masing sebesar 22,23 persen dan 21,46 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Sumber-sumber penerimaan pajak menurutnya perlu di-breakdown berdasarkan jenis pajaknya, agar diketahui jenis pajak yang berkontribusi terhadap tercapainya penerimaan perpajakan 2021.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan atau Hergun menyebut target pajak 2021 tercapai berkat kenaikan harga komoditas dan energi.
- 4 Khasiat Air Rebusan Daun Seledri Campur Madu yang Luar Biasa
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- 5 Langkah Utama untuk Capai Emisi Net Zero di Sektor Tenaga Listrik
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum