Herman Deru Harap Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Bisa Ukur Efektivitas Program

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Herman Deru berharap rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi mampu melihat sejauh mana progress pgram hingga hambatan dari pelaksanaannya.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumsel H Herman Deru saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Sumsel, yang diselenggarakan KPK RI di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (11/5).
Dia juga berharap seluruh pihak bisa bersatu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan menjadi fasilitator yang mampu memberikan masukan penting terkait desain aksi Program Pencegahan Korupsi.
Menurut Herman, selama ini berbagai upaya telah diupayakan pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi.
Mulai dari melakukan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan sumber daya aparatur, penataan kebijakan dan regulasi, instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, membangun budaya-budaya anti korupsi di sektor pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
"Penting bagi pimpinan daerah mengukur sejauh mana efektivitas langkah-langkah pencegahan yang sudah dijalankan, dan sektor mana saja yang masih diperlukan penguatan," jelas Herman Deru.
Herman Deru menjelaskan bahwa untuk membangun sistem pencegahan korupsi, KPK-RI telah melakukan koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi secara terintegrasi di sektor-sektor strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Program pencegahan pemberantasan korupsi yang diinisiasi dan difasilitasi oleh KPK selama ini sangat membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Gubernur Herman Deru berharap rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi mampu melihat sejauh mana progress pgram hingga hambatan dari pelaksanaannya
- Anggap Perkara Hasto Bentuk Pesanan, Maqdir Singgung Pemecatan Jokowi dan Keluarga
- Febri Endus Cepatnya Kasus Hasto ke Pengadilan Atensi Khusus yang Tak Wajar, Buktinya?
- Reaksi Hasto setelah Dengar Dakwaan KPK: Ini Daur Ulang demi Kepentingan Politik
- Dugaan Korupsi di Komdigi, Kejari Geledah Sejumlah Lokasi
- Hasto Kristiyanto: Tanpa Supremasi Hukum, Republik Ini Tak Akan Kokoh
- Sebelum Sidang, Hasto Sebut Kasusnya sebagai Kriminalisasi Politik