Herman Khaeron Dorong Pemerintah Kembangkan Ketahanan Pangan Nasional

jpnn.com - BANDUNG - Wakil Ketua Komisi IV Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mendorong pemerintah terus mengembangkan ketahanan pangan nasional. Dengan begitu, kestabilan harga pangan di Tanah Air bisa diwujudkan.

Pernyataan itu dikatakan Herman di sela-sela promosi gelar doktoralnya di Universitas Padjajaran Bandung, Kamis (21/7), dengan tema disertasinya "Model Pengembangan Diversifikasi Pangan Dalam Ketahanan Pangan Nasional".

"Secara ekonomi politik mewujudkan model diversifikasi pangan demokratis berbasis komunitas dan kelanjutan membutuhkan kebijakan berupa peraturan nasional dan daerah. Tentunya semua itu berkaitan dengan anngaran operasional, pelatihan, generasi pelaku agrisisnis, pangan, penampingan oleh SDM profesional," kata Herman dalam siaran pers.

Atas dasar itu ia mendorong pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) segera mengambil kebijakan diversifikasi pangan secara spesifik terhadap komoditas sumber daya lokal untuk mendukung ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional.

"Dari hasil penelitian, kinerja diversifikasi pangan terkategori kuat atau baik apabila pola produksi, nilai konsumsi, dan pola distribusi optimal. Saat ini pola konsumsi masyarakat tergolong beragam, baik pangan sumber karbohidrat maupun protein sebesar 68,89%," ujar politikus Partai Demokrat asal Cirebon ini.

Bahkan, lanjutnya, konsumsi pangan yang tinggi ternyata belum mencerminkan diversifikasi pangan. Di sisi lain pola produksi dan distribusi pangan masyarakat juga belum mendukung diversifikasi pangan.

"Kebijakan pemerintah saat ini terkait masalah pangan masih berputar pada peningkatan produksi yang penerapannya secara parsial. Pemerintah belum memiliki strategi diversifikasi pangan yang terintegrasi. Dan anggarab pun masih terfokus pada padi, jagung, dan kedelai," sebutnya.

Konsumsi pangan masyarakat sekarang ini menurutnya masih bergantung pada beras. Sedangkan konsumsi pangan alternatif, seperti pangan hewani, ikan, umbi-umbian, sayur dan buah-buahan belum bisa dimaksimalkan. Karena itu perlu perubahan fundamental, berupa kebijakan spesifik berbasis sumber daya lokal.