Heru Budi Dorong Pengembang Serahkan Fasos Fasum ke Pemprov DKI
jpnn.com, JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendorong penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) kepada pemerintah provinsi (Pemprov).
Dia mengapresiasi para pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang telah menyerahkan kewajiban fasos fasum kepada Pemprov DKI.
Pada periode Januari-Maret 2023 ini, ada 18 pemegang SIPPT yang melaksanakan kewajiban penyerahan lahan seluas 119.403 meter persegi senilai Rp 1,7 triliun dan konstruksi seluas 77.001 meter persegi senilai Rp 15,3 miliar di 6 wilayah DKI Jakarta.
“Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam peningkatan akuntabilitas dan percepatan pemenuhan kewajiban fasos fasum dari pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta,” ucap Heru dalam keterangannya, Kamis (6/4).
Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) ini dilakukan oleh pemegang SIPPT kepada para wali kota yang mewakili Pemprov DKI.
Untuk itu, aset fasos fasum langsung dapat dimanfaatkan oleh SKPD sesuai peruntukannya, serta terjaga keamanannya baik secara fisik maupun administratif.
“Saya harap, agar para wali kota dan bupati semakin optimal melakukan penagihan kewajiban yang masih tersisa yang bekerja sama dengan instansi terkait,” kata dia.
Kepala Sekretariat Presiden ini menyebutkan acara serah terima fasos fasum dari pemegang SIPPT akan dilakukan secara bertahap setiap tiga bulan sekali.
Heru Budi Hartono mendorong pengembang menyerahkan fasilitas sosial fasilitas umum (fasos fasum) kepada Pemprov DKI Jakarta.
- Pemprov DKI Jakarta Bakal Lakukan Modifikasi Cuaca Jika Hujan Terus Mengguyur
- Kabar Gembira, Pemprov DKI Batal Hapus Koridor 1 Transjakarta Rute Blok M-Kota
- Lihat Tuh, Warga Tumpah Ruah di Bundaran HI Menjelang Malam Pergantian Tahun
- Harvey Moeis & Sandra Dewi Terima Bantuan Iuran BPJS, Pemprov DKI Angkat Bicara
- Menyambut Natal 2024, Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Pasar Kreatif di 15 Lokasi
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Panggil Pihak PT PwC Indonesia Advisory