Heti: Negara Berutang, Kepsek Menindas Guru Honorer Demi PPPK

jpnn.com, JAKARTA - Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih mengungkapkan telah terjadi intimidasi oleh para kepala sekolah.
Menurut Heti, penindasan ini ditujukan kepada guru-guru honorer yang tidak lolos formasi PPPK 2021.
"Guru honorer benar-benar tidak dihargai sama sekali," kata Heti kepada JPNN.com, Minggu (16/1).
Guru honorer di Kota Cilegon itu menyebutkan negara berutang kepada guru honorer yang sudah bertahun-tahun mendidik anak bangsa. Mereka digaji di bawah UMR, bahkan ada yang dibayar di bawah Rp 500 ribu per bulan.
Heti membandingkan dengan sirkuit Mandalika yang menelan anggaran triliun rupiah bisa selesai dalam waktu singkat.
"Mengapa untuk guru honorer selalu alasannya enggak ada anggaran. Korbannya kami yang lulus passing grade PPPK guru tahap I dan 2, tetapi tidak lolos karena formasinya terbatas, anggaran cekak," tuturnya.
Dia menegaskan tidak akan ada ahli-ahli pembangunan kalau tanpa guru. Selanjutnya, dia bertanya apakah para pengambilan kebijakan lupa akan semua jasa guru. Tidak ada menteri dan presiden kalau tanpa guru.
"Kalau guru terus ditindas, ubah nama guru pahlawan tanpa tanda jasa menjadi guru pahlawan kesuma bangsa," tegasnya.
Ketum FGHNLPSI Heri Kustrianingsih menuding pemerintah berutang kepada guru honorer, anehnya kepsek malah menindas guru honorer dan mengutamakan guru PPPK yang akan masuk tahun ini
- 5 Berita Terpopuler: Formasi Honorer Database BKN Sudah Terungkap, tetapi Nasibnya Belum Jelas
- Info Terbaru soal Penempatan Guru PPPK 2024, Penting
- Ketahuilah, Peluang jadi PPPK Sirna jika Honorer Diputus Kontraknya
- Kapan Pendaftaran PPPK 2025 Dibuka? Sebegini Formasi untuk Honorer Database BKN
- Honorer Non-database BKN Masa Kerja Lebih 2 Tahun jadi PPPK Paruh Waktu?
- Nasib Honorer Non-Database BKN Belum Jelas, Sudah Ngebet Tambah Non-ASN