Hibah PGII USD 600 Miliar Mendorong dan Mempercepat Transisi Energi
Oleh sebab itu, Faisal mendorong agar pemerintah bisa mengikat komitmen tersebut.
“Jadi, arahnya seperti itu. Diharapkan bisa menjembatani kebutuhan tersebut. Jadi ini kalau memang ada komitmen ya memang perlu diikat, karena kita memang dari sisi kebutuhan investasi infrastruktur yang berkelanjutan itu memang besar," pungkasnya.
Di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi Presidensi G20 Indonesia, telah diadakan pertemuan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), Selasa (15/11) di Bali.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertindak sebagai moderator bagi para pemimpin dunia tersebut. Pada sesi akhir kegiatan, Presiden Biden menutup pertemuan PGII tersebut.
PGII merupakan upaya kolaboratif oleh anggota G7 (Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada dan Prancis) yang diluncurkan pertama kali pada Juni 2021 pada KTT G7 ke-47 di Inggris.
Hal senada diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Segara Institute, Pieter Abdullah. Menurutnya, komitmen pendanaan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) senilai 600 miliar dolar, diharapkan bisa mempercepat proses transisi energi di Indonesia.
Proyek energi terbarukan (EBT) yang terbengkalai maupun yang tengah berjalan, mendapatkan pendanaan yang cukup.
“Dengan adanya dana bantuan itu bisa mengejar, melakukan percepatan, shifting dari sumber energi dengan emisi karbon tinggi dengan sumber energi yang emisi karbonnya rendah. Kita bisa kejar target Net Zero Emission (NZE),“ ungkap Pieter.
Mohammad Faisal mengungkapkan Indonesia bisa memanfaatkan peluang hibah untuk mendorong dan mempercepat transisi energi.
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat
- Jalin Foundation Raih Dukungan Pendanaan Dana Hibah dari MSD
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
- Koalisi Masyarakat Sipil Minta Presiden Prabowo Memastikan Transisi Energi Inklusif
- Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini