Hidayat: Bagaimana Nasib WNI Eks ISIS yang Tidak Membakar Paspor?

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid sepakat dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak memulangkan ratusan WNI eks ISIS dari Timur Tengah.
"Secara prinsip saya sepakat mereka yang telah menyatakan diri keluar dari Indonesia, mengafirkan Indonesia, membakar paspor Indonesia, berperang dengan ISIS, ini memang wajar kalau mereka tidak dipulangkan ke Indonesia," ucap Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).
Namun demikian, kata dia, bagaimana dengan mereka yang berangkat ke Suriah bukan atas kehendak sendiri, tidak ikut perang, dan tidak membakar paspor.
"Karena belum ada keputusan mereka dicabut kewarganegaraan Indonesianya, mereka tidak mencabut kewarganegaraannya, mereka tidak membakar paspor mereka, ini bagaimana?" kata dia.
Sejauh ini, pemerintah hanya membuka ruang untuk kembali bagi anak-anak WNI eks ISIS dengan usia di bawah 10 tahun. Bagaimana juga dengan yang umurnya 11 tahun, 15 tahun, tetapi berangkat ke sana karena diajak orang tuanya atau tertipu dengan iklanya dan di sana juga tidak melakukan apa-apa.
"Ini harus bagaimana? Menurut saya penting betul pemerintah kembali pada konstitusi. Di dalam konstitusi tentu ada hak warga negara yang kemudian bisa gugur seperti kelompok pertama. Ada hak warga yang tetap menjadi bagian dari hak warga bangsa Indonesia," ujarnya.
Atas perdebatan itu, Hidayat meminta agar pemerintah punya langkah penyelesaian. "Bagi mereka yang belum dicabut kewarganegaraan Indonesia, tentu negara perlu mempertimbangkan lebih serius lagi," ujarnya. (fat/jpnn)
Bagaimana juga dengan yang umurnya 11 tahun, 15 tahun, tetapi berangkat ke sana karena diajak orang tuanya atau tertipu dengan iklanya dan di sana juga tidak melakukan apa-apa.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Soal Wacana Driver Wajib Ber-KTP Bali, Pemda & Pemerintah Pusat Diminta Lakukan Hal ini
- PKS Gelar Pawai Sepeda, HNW Ajak Umat Siapkan Fisik untuk Ramadan
- Kritisi Surat Edaran Pemotongan Dana BOS Madrasah, HNW: Tidak Sejalan dengan Inpres
- HNW Mengajak Masyarakat Sampaikan Aspirasi Terkait RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Setelah 'Perjalanan Panjang', Keluarga Indonesia Ini Diperbolehkan Menetap di Australia
- HNW Ingatkan Pemerintah tak Mengurangi Kualitas Layanan Haji Meski Ada Efisiensi Anggaran