Hidayat-Didik Merasa jadi Solusi Problem Jakarta
Minggu, 25 Maret 2012 – 13:32 WIB

Hidayat-Didik Merasa jadi Solusi Problem Jakarta
JAKARTA -- Pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta 2012 Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, mengunjungi warga di Kelurahan Bendungan Hilir (Benhil), Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (25/3) pagi. Ia menambahkan, kehadiranya bersama Didik menjadi simbol keinginan untuk menjadi bagian dari solusi persoalan Jakarta yakni kemiskinan, kesejahteraan, kemacetan, kebanjiran. "Ini adalah komitmen serius. Bukan serius dalam tingkat omongan saja, atau omong doang, tidak. Kami lakukan sekarang ini mengulangi, menegaskan, bahwa apa yang kami lakukan merupakan beberapa kerja kami di Jakarta," kata bekas Presiden PKS itu.
Dalam kunjungan itu juga dihadiri oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). "Kami hadir kesini untuk memberikan bukti yang kesekian kalinya bahwa keberpihakan kami dan kecintaan kami kepada Jakarta jangan diragukan lagi," kata Hidayat, kepada wartawan, Minggu (25/3) di lokasi.
Baca Juga:
"Bahkan di tempat yang kumuh, yang penuh lalat kayak begini pun kami berani datang. Tentu bukan sekali ini saja kami datang, karena bagi saya hadir ke tempat semacam ini, (tempat) korban banjir di Jakarta sudah lama, sejak ketua partai," katanya di pinggiran Kali Krukut anak Sungai Ciliwung, itu.
Baca Juga:
JAKARTA -- Pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta 2012 Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, mengunjungi warga
BERITA TERKAIT
- Soal Ganti Wapres, PSI Minta Para Purnawirawan Hormati Kedaulatan Rakyat
- Hasil PSU Pilkada Siak Digugat, Bahlil: Golkar Kawal Kemenangan Afni-Syamsurizal
- Ketum Golkar soal Pilkada Siak 2024: Perempuan Muda Menang 2 Kali, Luar Biasa, Wajib Dikawal
- SCL Taktika Paparkan Hasil Quick Count Aulia-Rendi
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI
- Bawaslu Sebut PSU Pilkada Serang Berjalan Lancar Meski Ada OTT Pelaku Politik Uang