Hidayat, Fauzi, dan Jokowi Resmi Mendaftar
Alex Noerdin-Nono Terancam Gagal Maju Pilgub DKI
Selasa, 20 Maret 2012 – 03:22 WIB
Saat dikonfirmasi soal ini, Tjahjo Kumolo menegaskan, koalisi PDIP dan Partai Gerindra mengusung duet Jokowi-Ahok untuk masyarakat Jakarta. "Tidak per elemen masyarakat. Ini buat Jakarta yang terbaik. Namanya (Ahok) yang diusulkan Gerindra, mau apa lagi. Karena kita harus berkoalisi dengan Gerindra," kata Tjahjo.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku partainya berat melepas Ahok. "Dengan berat hati kami ikhlaskan memilih jalannya," ujar Priyo kepada wartawan di gedung parlemen Jakarta kemarin. Seperti diketahui, Ahok maju sebagai cawagub mendampingi Wali Kota Solo Jokowi yang diusung koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gerakan Indonesia Raya.
Menurut Priyo, sejatinya pada titik tertentu pencalonan Ahok merupakan sebuah kebanggaan karena ada kader yang duduk di DPR dipercaya oleh kekuatan politik lain. Namun, aturan main internal Golkar mewajibkan seluruh kader menyatakan, jika partai sudah mengusung calon resmi, seluruh kader harus tunduk. "Ini termasuk di pilgub DKI," kata Priyo.
Keputusan Partai Golkar, ujar Priyo, adalah mencalonkan pasangan Alex Noerdin dan Nono Sampono. Seluruh infrastruktur partai, termasuk kader di DPR, tentu harus menyesuaikan dengan keputusan partai. "Jadi ini pahit, tapi harus saya tetap katakan. Tapi, ada konsekuensi manakala di luar jalur komando partai (nonaktif, Red)," jelasnya.
JAKARTA - Ajang pemilihan gubernur (pilgub) DKI bakal berlangsung seru. Tiga bakal calon gubernur (bacagub) DKI yang selama ini punya basis massa
BERITA TERKAIT
- Jokowi Aktif Mendukung Paslon Tertentu, Al Araf: Secara Etika Itu Memalukan
- Al Araf Nilai Jokowi Memalukan Turun Kampanye di Pilkada 2024
- Polres Pematangsiantar Siap Berikan Keamanan di TPS Saat Pilkada Berlangsung
- Temuan Perludem: Ribuan Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024
- Jenderal Sigit Pastikan Kesiapan Polri Jelang Pilkada Serentak 2024
- BKD Banten Periksa Pejabat Kesbangpol Soal Spanduk Kontroversial, Sanksi Menanti