Hidayat Haramkan Politik Uang
Kamis, 31 Mei 2012 – 10:31 WIB
KOMITMEN untuk tidak menggunakan politik uang pada Pemilukada DKI Jakarta pada 11 Juli mendatang, ditunjukkan calon gubernur yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid. “Menghadirkan Pemilukada DKI Jakarta yang bebas dari politik uang adalah hal yang biasa buat kami,” tegas Hidayat dalam dialog kenegaraan yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di lobi Gedung DPD RI, Rabu (30/5) siang. Hidayat menjelaskan, meskipun PKS sudah berkali-kali melakukan pergantian pemimpin, namun tidak pernah terjadi keributan, apalagi diwarnai politik uang. Demikian pula saat dirinya menjadi Ketua MPR RI periode 2004-2009. Hidayat mengungkapkan, sejak awal hingga akhir kepemimpinannya, tidak pernah diwarnai konflik, apalagi politik uang. (pes)
Menurut calon gubernur nomor urut 4 ini, menghadirkan pemilukada yang bebas politik uang bukanlah sekadar janji, namun sudah ia buktikan bersama PKS. “Tentu tim kami sangat siap untuk itu (tidak berpolitik uang),” ujar anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Baca Juga:
Dijelaskan Hidayat, sudah menjadi rahasia umum setiap kali suksesi kepemimpinan suatu kelompok, organisasi, atau bahkan pemerintahan, tidak pernah terlepas dari politik uang. “Secara umum mungkin iya, namun tidak dengan PKS,” ungkap mantan Presiden PKS ini.
Baca Juga:
KOMITMEN untuk tidak menggunakan politik uang pada Pemilukada DKI Jakarta pada 11 Juli mendatang, ditunjukkan calon gubernur yang diusung Partai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Kejagung Bangun Sistem Pantau Tuntutan Jaksa, Sahroni: Keren, Pastikan Semua Patuh!
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Eddy Soeparno: Retreat Kepala Daerah, Ajang Menyamakan Persepsi Kejar Target 8 Persen
- Legislator PKB Duga Pagar Laut Modus Menguasai Lahan, Minta Menteri ATR Tanggung Jawab
- Soal Rencana Pembatasan Usia Medsos, Dave Komisi I: Keberpihakan Melindungi Generasi Muda
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal