Hidayat: Jangan Potong Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan Islam

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. H. M Hidayat Nur Wahid MA, mengucap syukur karena berhasil memperjuangkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk 359 lembaga pendidikan Islam di daerah pemilihannya, DKI Jakarta II (meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan).

Hidayat menegaskan bahwa bantuan tersebut tidak boleh dilakukan pemotongan. Ke-359 lembaga Pendidikan Islam yang memperoleh bantuan operasional itu adalah Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ).

“Saya tegaskan akan ikut mengawal agar bantuan tersebut tidak ada pemotongan dalam bentuk apapun,” ujar Hidayat, saat serap aspirasi dengan Badan Pengurus Harian Kelompok Kerja (BPH Pokja) MDT, BPH Pokja TPQ Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, serta pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta Pusat pada Sabtu dan Minggu (19/9/20) lalu.  

Hidayat menjelaskan sekalipun sudah memperjuangkan semua lembaga pendidikan Islam di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, tetapi sesuai persyaratan dari Kemenag, belum tentu semuanya lolos dan disetujui oleh Kemenag. Buktinya, dari 12 pondok pesantren yang diajukan oleh HNW, baru 7 ponpes yang disetujui untuk menerima bantuan.

Sedangkan, dari 142 MDT yang diajukan, baru 111 MDT yang disetujui untuk menerima bantuan. Selain itu  dari 276 TPQ yang diajukan, baru 241 yang disetujui untuk menerima bantuan.

Karena itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, ini menyetujui untuk terus memperjuangkan aspirasi lembaga pendidikan Islam itu. Selain masih ada beberapa lembaga pendidikan Islam yang belum mendapat bantuan, HNW juga akan menyuarakan aspirasi agar bantuan bukan hanya diberikan kepada siswa dan lembaganya, tetapi juga untuk para guru ngaji, untuk lembaga pendamping, serta program BOP ini dapat terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

“Saya setuju apabila program ini perlu dilanjutkan untuk tahun selanjutnya. Karena kegiatan pembelajaran melalui lembaga-lembaga pendidikan tersebut juga akan terus berlanjut. Ada covid-19 atau tidak ada covid-19,” kata Hidayat menambahkan. 

Menurut HNW, sejak awal pihaknya telah mengadakan rapat kerja dengan Menteri Agama memperjuangkan pentingnya Negara berlaku adil dalam pengelolaan APBN. Termasuk anggaran untuk Kementerian Agama agar diberikan secara adil dibandingkan dengan anggaran untuk Kemendikbud, apalagi di era covid-19. Karena lembaga-lembaga pendidikan di bawah Kemenag juga terdampak covid-19 sebagaimana lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud.